Gubernur Janji Evaluasi RSR Sulbar

RABU, 05 JANUARI 2011

MAMUJU — Intrik yang berkembang di Rumah Sakit Regional (RSR) Sulbar cukup mengusik perhatian Anwar Adnan Saleh. Apalagi dalam beberapa pekan terkahir, terjadi disharmonisasi antara dokter ahli, dokter umum, dan pegawai dengan manajemen rumah sakit.

Menyikapi kejadian tersebut, Selasa 4 Januari, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh menyatakan siap melakukan evaluasi besar-besaran dan menyeluruh rumah sakit yang seharusnya menjadi contoh maksimal pelayanan kesehatan di daerahnya. “Saya akan evaluasi seluruhnya, mulai menajemen, SDM sampai kesediaan dokter mengabdi,” ujar Anwar Adnan Saleh seusai meninjau perkembangan pembangunan rumah sakit Itu, Selasa 4 Januari.

Dia menambahkan keberadaan rumah sakit itu memang diperuntukkan bagi dokter dan pegawai yang betul-betul ingin mengabdi di Sulbar. Anwar yang sepanjang kunjungan itu tampak berang menantang mereka yang menuntut perlakukan lebih dari kemampuan manajemen untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut.

“Sebagai provinsi baru, kita harus realistis dengan PAD kita. Yang kita butuhkan pengabdian bagi daerah ini. Bukan menuntut tunjangan sampai puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Atas keterbatasan anggaran itu, Anwar mengaku jauh hari telah menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk menyediakan tenaga dokter secara berkala. Kemudian terkait nasib dua dokter ahli, Anwar menyatakan tidak mungkin mengakomodasi tuntutan yang tidak mampu
dipenuhi rumah sakit.

Pada kesempatan itu, Awnar juga meminta seluruh pegawai untuk tetap bekerja seperti biasa, termasuk tidak terprovokasi menuntut sesuatu yang tidak mampu dilakukan pemprov. Secara khusus dia mengingatkan jangan sampai ada pegawai yang melakukan demo sampai menyegel rumah sakit.

“Ada informasi yang saya dapatkan seperti itu. Katanya mereka mau menyegel rumah sakit. Saya minta jangan sampai ada yang menghasut dan yang mau dihasut. Kita butuh orang yang mau mengabdi dengan ikhlas,” tuturnya.

Sebelumnya, beberapa dokter ahli dan umum mengeluhkan minimnya anggaran operasional rumah sakit ke anggota Komisi IV DPRD Sulbar. Termasuk soal insentif delapan bulan mereka yang tidak terbayarkan pada 2010 lalu. Bahkan seorang dokter ahli menyatakan sudah hampir 50 pasien yang seharusnya dioperasi, namun ditolak dengan alasan ketiadaan bahan operasi. Dokter ahli dan umum itu juga telah mengancam mogok jika manajemen rumah sakit tidak memperbaiki layanan dan ketersediaan sarana pendukung. “Semua pejabat akan dievaluasi,” tandasnya. (nur)

Sumber : Harian Fajar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s