Kebebasan Pers dan Pengembangan Demokrasi

Oleh Ashadi Siregar

Pengantar

Pembicaraan tentang kebebasan pers dalam pengembangan demokrasi, dapat
dilakukan secara normatif, yaitu bertolak dari nilai-nilai yang diterima secara ideal,
berkaitan dengan keberadaan institusi pers maupun demokrasi dalam masyarakat dan
negara. Tetapi menghadapkan dunia empirik dengan nilai normatif, tentulah akan
membawa ke jalan tak jelas ujung. Pandangan normatif tentang kebebasan pers sudah
tidak kurang-kurang banyaknya, apalagi dengan mengaitkan dengan demokrasi.

Permasalahan yang sering muncul adalah seolah-olah institusi pers dapat
menjalankan peran bagi pengembangan demokrasi. Padahal dapat pula sebaliknya,
kebebasan pers hanya relevan dibicarakan dalam setting demokrasi. Kebebasan pers
hanyalah salah satu dari sekian banyak faset dari kebebasan yang menjadi dasar dalam
gerak institusi yang terdapat dalam masyarakat dan negara. Sementara itu keberadaan
institusi pers, tidak terlepas dari fungsi imperatifnya. Untuk itu dapat dirumuskan bahwa
institusi pers pada hakekatnya adalah kegiatan fungsional oleh masyarakat dengan
menggunakan media pers.
Secara sederhana kegiatan penggunaan media pers berlangsung untuk alam pikiran.
Informasi yang disampaikan melalui media pers, pada dasarnya untuk mengisi dunia alam
pikiran khalayaknya. Dari sini fungsi media massa dapat dibedakan melalui dua tipologi
media pers, pertama difungsikan untuk mengubah alam pikiran khalayak, dan kedua untuk
memenuhi motivasi khalayak. Secara sederhana media pers tipe pertama dilihat nilai
gunanya bagi komunikator, sedang yang tipe kedua bernilai guna bagi komunikan.
Dari manapun mau memulai perbincangan, agaknya perlu melihat bahwa institusi
pers tidak dapat dilepaskan dari institusi sosial yang memberi tempat dan menjamin hak
warga masyarakat untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya, dan dengan sendirinya juga
hak untuk memperoleh pikiran dan pendapat dari pihak lain. Institusi pers merupakan
bagian dari institusi sosial yang lebih luas, berupa kegiatan intelektual dalam masyarakat.
Dengan begitu pers hadir karena masyarakat memang memerlukan dan menyediakan
mekanisme bagi forum alam pikiran dan masalah sosial.
Tetapi selain itu, sering pers dilihat sebagai suatu institusi yang memiliki peranan
strategis dalam masyarakat. Dalam peranannya ini pers dituntut untuk menjalankan fungsi
sosial. Tentunya tidak dilupakan bahwa pers hadir melalui informasinya, dan karenanya
untuk melihat fungsi yang diembannya, tidaklah langsung di dalam masyarakat. Fungsi
dan peranan pers hanya akan berlangsung melalui efek informasi ini dalam dunia alam
pikiran anggota masyarakat. Sejauh mana efek yang bersifat individual signifikan terhadap
perubahan masyarakat, hanya dapat ditunggu sampai timbul tindakan-tindakan yang
berpola dalam masyarakat. Penyajian berita kriminal yang tinggi misalnya, mungkin saja
mempengaruhi alam pikiran individu khalayak pembaca. Kalau efek individual ini
memunculkan tindakan-tindakan berpola sampai kriminalitas menjadi fenomena dominan
dalam masyarakat, maka pers pun dapat disebut berperan.
Landasan semacam ini kiranya melahirkan institusi pers yang sebagai alat
perjuangan. Sebagai alat perjuangan pada masa kolonial, keberadaan pers nasional
dimaksudkan memberi pendidikan kepada khalayak pembacanya agar memiliki kesadaran
nasional. Dari sini diharapkan akan terbentuk suatu masyarakat yany menggunakan
paradigma baru, dengan orientasi nasional, yang berhadapan dengan sistem kolonial.
Tetapi sejauh mana pers nasional pada masa kolonial itu membentuk kesadaran
nasional pada masyarakat Hindia Belanda, agaknya hanya akan menjadi kesimpulan
spekulatif. Sulit untuk menunjukkan mana yang lebih memberikan kontribusi, apakah
media pers nasional ataukah rapat-rapat umum yang diadakan oleh tokoh-tokoh perjuangan
yang memiliki kekuatan retoris. Hubungan pimpinan perjuangan dengan massa pada
dasarnya terbangun melalui media sosial, bukan melalui media pers.
Keterbatasan oplah ditambah jumlah khalayak yang melek huruf yang terbatas,
boleh dicatat sebagai faktor betapa pers nasional hanya menjadi bacaan sekelompok elit di
kota-kota. Jangankan di masa Hindia Belanda, pada masa Orde Baru yang relatif telah
mengentaskan banyak penduduk sehingga bebas buta huruf, keberadaan media pers untuk
tujuan mendidik seperti koran masuk desa, harus diimbangi dengan forum media seperti
kelompok pembaca.

(I)

Institusi pers hanya salah satu di antara sekian banyak kegiatan berpola dalam
masyarakat, sebagai sarana masyarakat dalam menggunakan haknya untuk terlibat dalam
forum intelektual. Hak masyarakat ini biasa disebut sebagai hak untuk berpendapat. Dalam
istilah yang lain, dapat dilihat sebagai hak untuk menyampaikan informasi di satu pihak,
dan memperoleh informasi di pihak lain. Dengan kata lain, kebebasan pers dapat diartikan
sebagai ada jaminan terhadap hak warga masyarakat untuk menyampaikan informasi dan
memperoleh informasi, sebagai dua sisi dari mata koin sifat institusional pers.
Sayangnya para pendiri republik kita, kendati umumnya menggunakan pers sebagai
sarana perjuangan, tidak secara eksplisit memasukkan hak warga negara untuk
menyampaikan dan memperoleh informasi. Dapat dibaca dalam Undang-Undang Dasar
1945. Sering dikutip UUD 1945, pasal 28 untuk dilihat dan diinterpretasikan sebagai
jaminan bagi kebebasan pers. Tetapi perlu diingat bahwa, ketentuan perundanganundangan
ini menyatu-napaskan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.
Sementara penjelasan ketentuan ini (di dalam penjelasan pasal 28, 29, ayat 1, 34),
disebutkan:
Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.
Pasal-pasal ini, baik yang hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh
penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat
demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Ada hal yang cukup penting, tetapi biasanya terlupakan, bahwa pasal 28 tidaklah
memberi jaminan, sebagaimana “hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (pasal 27 ayat 1); “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu” (pasal 29 ayat 2); dan lainnya. Pasal 28 hanya menyebutkan
“…ditetapkan dengan undang-undang”.
Dengan begitu ketentuan pasal 28 UUD 1945 tidak memiliki makna kecuali sudah
ada undang-undang yang mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Begitu pula penjelasan
yang menyebutkan “membangunkan negara yang bersifat demokratis”, karena berada
dalam himpunan penjelasan yang mencakup pula untuk pasal 34 (“Fakir miskin dan anakanak
yang terlantar dipelihara oleh negara”), perlu dicermati lebih jauh.
Penafsir dapat terkecoh kalau hanya bertolak dari rumusan formal, apalagi yang
sifatnya terbuka. Perlu dilanjutkan dengan inventarisasi ketentuan perundang-undangan
yang mengatur kegiatan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, serta menyatakan
pendapat. Untuk itu perhatian dapat ditujukan kepada undangundang
partai politik, organisasi masyarakat, dan kegiatan warga masyarakat untuk
mengadakan forum/ajang pemikiran, serta berbagai media untuk menyampaikan informasi,
mulai dari undang-undang pers, film, media siaran, dan segala bentuk lainnya dalam
penyampaian dan pengambilan informasi. Dengan kajian atas rumusan berbagai ketentuan
formal, sekaligus celah-celah yang memang tidak/belum memiliki ketentuan formal, dapat
dilihat apresiasi penyelenggara negara terhadap hak masyarakat dalam berserikat dan
menyatakan pendapat.
Terlepas dari ketentuan normatif yang masih memerlukan penafsiran terus-menerus
itu, maka pembahasan dapat dilakukan dengan perspektif lain. Permasalahan mendasar
agaknya adalah kebebasan berserikat dan mengeluarkan pikiran (berpendapat) tidak
terlepas dari interaksi masyarakat dan birokrasi negara. Kebebasan merupakan kondisi
yang diperlukan masyarakat, dalam lingkup negara. Birokrasi negara yang menjalankan
kekuasaan, untuk tujuan pembahasan ini perlu dilihat dalam posisi berhadapan (vis-a-vis)
dengan masyarakat. Dari sini dapat dilihat ranah kekuasaan di satu pihak dan ranah
kebebasan di pihak satunya. Dengan kata lain, kebebasan masyarakat hanya dapat dilihat
manakala berdampingan dengan kekuasaan birokrasi negara. Makna kebebasan dan
kekuasaan pada dasarnya bersifat imperatif, sesuai dengan paradigma yang mendasari
sistem sosial. Makna ini dilihat dari kehidupan empiris, bukan dari nilai-nilai normatif,
apalagi dari dunia alam pikiran yang dibunyikan secara verbal. Secara sederhana makna
imperatif ini dapat disebut sebagai kebudayaan (dalam arti luas), sebagai acuan dalam
seluruh tindakan individu maupun gerak institusional. Untuk itu perlu belajar dari sejarah
dengan mencoba menangkap makna substansial dari kehidupan umat manusia. Dapat
dimulai dengan melihat nilai mendasar yang dipercayai dalam kehidupan bernegara. Untuk
itu paradigma yang dijadikan tempat berpijak, diakui resmi ataupun tidak, tetapi secara
faktual, dapat dilihat dalam dikhotomi: humanisme yang memberi penghargaan kepada
nilai humanisme yang melekat secara azasi pada individu, atau komunalisme yang
memberi penghargaan kepada nilai kolektif yang melekat pada negara. Selain itu dapat
juga disebutkan polaritas: apakah masyarakat sebagai kumulasi dari individu-individu
manusia, atau masyarakat diwujudkan dalam negara. Dari masing-masing paradigma akan
lahir berbagai jalan dalam mewujudkan tujuan politik dan ekonomi. Nilai libertarianisme
ataukah otoritarianisme yang dijadikan acuan dalam jalan politik; dan kapitalisme ataukah
komunisme dalam jalan ekonomi. Secara sederhana seluruh kerangka pemikiran ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

POLITY I POLITY II
PARADIGMA Asaz humanisme Kolektivisme negara
JALAN POLITIK Libertarianisme otoritarianisme
JALAN EKONOMI Ekonomi pasar Ekonomi negara
Kapitalisme Komunisme

Dikhotomis sederhana ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa setiap polity
memiliki format yang berbeda dalam paradigma, jalan politik dan jalan ekonomi dalam
mencapai tujuan polity. Masing-masing polity ini dengan sendirinya akan menetapkan
makna imperatif yang berbeda dari kebebasan berserikat dan berpendapat untuk warganya.
Jika antara paradigma ke jalan politik dan ekonomi bertolak bersifat garis lurus, maka
warga berada dalam kejelasan nilai. Belajar dari sejarah peradaban umat manusia modern
(setelah Perang Ddunia I) penyakit-penyakit kehidupan kenegaraan agaknya dapat dilihat
berasal dari penyimpangan antara paradigma dengan jalan politik atau ekonomi. Negara
fasis Jerman, Italia, dan Jepang setelah PD I, membangun negara dengan menggunakan
paradigma kolektivisme negara, jalan politik otoritarianisme dan jalan ekonomi
kapitalisme. Masarakat yang berada dalam negara semacam ini pada dasarnya mengalami
anomie, antara cirinya menjadi masyarakat militer yang agresif. Masyarakat yang
berperang saling memusnahkan satu sama lain di negara-negara bekas komunis di Balkan,
boleh jadi mengalami anomie semacam ini.
Secara formal, setelah Perang Dunia Kedua (PD II), tidak ada lagi negara anti
komunis yang secara telanjang menggolongkan paradigma sosialnya ke dalam
kolektivisme negara. Manakala PD II berakhir, hanya negara Uni Soviet dan negara baru
Republik Rakyat Cina, dan negara satelit komunis lainnya, yang bertahan dengan
paradigma kolektivisme negara, jalan politik otoritarianisme dan jalan ekonomi
komunisme. Tetapi dengan revolusi Gorbachev, seluruh tatanan ini diganti kepada
paradigma humanisme, jalan politik libertarianisme dan jalan ekonomi kapitalisme. Apa
yang menjadi faktor untuk menukar tatanan ini, apakah diakibatkan oleh faktor-faktor
obyektif yang berasal dari kegagalan tatanan untuk mencapai tujuan negara, ataukah faktor
subyektif Gorbachev yang ingin menciptakan sejarah, tentunya akan menjadi kajian yang
menarik. Masalah yang timbul dari penukaran tatanan ini, telah mengoncangkan sendisendi
kehidupan negara yang telah berusia puluhan tahun. Mungkinkah manusia di muka
bumi akan berada dalam satu acuan nilai seperti yang diimpikan Gorbachev, hanya dapat
dicatat melalui sejarah panjang umat manusia.
Jika Gorbachev membalik tatanan secara konsekuen untuk menciptakan polity
baru, maka di berbagai negara pasca PD II, agaknya tidak dari paradigma ke jalan ekonomi
dalam garis lurus yang konsekuen. Banyak pemuka negara baru yang sesungguhnya
berpijak pada paradigma kolektivisme negara, menggunakan jargon-jargon demokrasi
sebagaimana dalam jalan politik libertarian. Sebaliknya ada pula yang tidak segan
mengambil jalan politik otoritarianisme namun tidak mau menyebut bertolak dari
kolektivisme negara. Keberadaan rezim Soekarno dapat dijelaskan melalui cara pandang
ini. Perbedaan orientasi Bung Karno dan Bung Hatta tercermin pada awal republik, dengan
maklumat Wakil Presiden Hatta agar masyarakat membentuk dan mendirikan partai-partai
politik, bertolak-belakang dengan keinginan Soekarno untuk membentuk partai tunggal
sebagai partai pelopor. Jalan politik libertarian yang berhadapan dengan otoritarianisme
menandai perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Demikian pula banyak pemimpin negara mengambil jalan kapitalisme, tanpa
merasa perlu menata jalan politik, apalagi mengambil paradigma humanisme. Dengan
dalih bahwa setiap masyarakat memiliki nilai yang khas tentang humanisme, paradigma
kolektivisme negara menjadi titik pijak dalam jalan kapitalisme. Jalan kapitalisme
mungkin akan “memaksa” jalan politik kepada libertarianisme, dan barulah kemudian
terbentuk paradigma humanisme yang azasi. Tetapi tidak ada bukti sejarah yang
menunjukkan proses transformasi semacam itu. Paradigma kolektivisme negara dengan
jalan politik otoritarianisme untuk menjalankan kapitalisme, biasa disebut sebagai negara
fasis, akan menyimpan borok yang meroyak di dalam. Masyarakat yang mengalami
anomie menyimpan potensi patologis.
Peradaban umat manusia modern bergerak kepada terbentuknya polity tipe I. Jalan
kapitalisme telah membentuk dunia baru. Sembari berusaha membangun entitas
kebangsaan di setiap polity, telah berlangsung kenyataan empiris, sehingga dunia tidak
perlu lagi dilihat dalam dikhotomi Barat dan Timur. Dunia dapat dilihat dalam pilahan
antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar
dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita
ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produksi, tidak ada batas negara. Manusia
hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang
relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen. Dunia produksi semakin
intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya
adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara (borderless). Bahkan
kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk
menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing.
Globalisasi secara empiris berlangsung dengan arus komoditas dunia produksi yang
memasuki seluruh negara di muka bumi. Di samping itu memang ada arus informasi, tetapi
kenyataan keras yang berlangsung adalah negosiasi dari dunia produksi kepada semua
penguasa negara untuk memberikan konsesi yang bertambah besar bagi arus komoditas.
Berbagai perundingan bilateral maupun multilateral dapat dicatat sebagai negosiasi yang
bertema antara menunda atau membuka batas negara bagi arus komoditas, serta memberi
kepastian bagi sistem perpajakan untuk setiap komoditas lintas entitas negara politik.
Dengan begitu kedaulatan politik suatu negara atas wilayahnya akan semakin dikonsesikan
dalam perjanjian-perjanjian yang berimplikasi ekonomi.
Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat
dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi,
tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuaikan
diri di dalamnya. Hal ini agaknya mengingatkan akan perlunya aparat departemen politik
Pemerintah Indonesia memperhatikan perubahan-perubahan konstelasi, konsekuensi dari
pola hubungan antar negara yang berbasiskan ekonomi. Hubungan tidak lagi atas dasar
politik atau kultural, melainkan berbagai perjanjian internasional yang bersifat ekonomis.
Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digunakan dalam menghadapi
arus komoditas. Arus komoditas yang menuntut dunia yang bersifat borderless, merupakan
kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi. Ini merupakan
kenyataan keras, sementara dunia informasi merupakan kenyataan lainnya. Manakala suatu
produk informasi dapat digolongkan sebagai komoditas maka akan ikut menempel sebagai
bagian dari arus komoditas dalam proses globalisasi. Produk film, program televisi, bahkan
mungkin kelak produk media cetak tidak dapat dilihat hanya sebagai produk politik atau
budaya, sebab sudah menjadi komoditas dalam pasar global.

(II)

Dalam polity tipe I, berbagai institusi masyarakat seperti partai politik, lembaga
swadaya, dan pers, hanya dapat berfungsi atas dasar adanya kebebasan berserikat dan
berpendapat. Kebebasan ini di satu pihak adalah ruang gerak (eksternal), dan di pihak lain
adanya dinamika otonom (internal). Artinya kebebasan institusi masyarakat merupakan
kondisi bersifat eksternal dan internal. Kondisi eksternal sejauh mana negara dan
masyarakat memberi ruang gerak bagi suatu institusi menjalankan fungsinya. Kondisi
internal sejauh mana sistem di dalam organisasi bergerak dalam otonominya untuk
menjalankan etos kebebasan, untuk dapat memenuhi fungsi sosialnya
Kondisi eksternal dan internal ini memperjelas makna kebebasan dan otonomi.
Ibarat dua sisi mata koin, kedua hal ini menjadi basis bagi keberadaan institusi masyarakat.
Tentu saja ada batas-batas yang harus dijaga dalam memelihara ruang kebebasan dan
otonomi ini. Dapat diilustrasikan dari institusi ekonomi, di antara sekian banyak institusi
bisnis, lembaga perbankan misalnya, menuntut ruang kebebasan dan otonomi yang jauh
lebih besar dibanding dengan institusi lainnya. Dalam kebebasan dan otonominya ini setiap
institusi perbankan hanya boleh bergerak dalam ruang yang dibatasi baik secara yuridis
maupun konvensi. Bukan kekuasaan negara yang menentukan batas ruang tersebut, tetapi
regulasi yang harus diujui kehandalannya dalam memelihara fungsi perbankan. Jika
kekuasaan negara sampai mengeluarkan secara sepihak regulasi yang mengakibatkan
institusi perbankan gagal menjalankan fungsinya, bukan pemilik bank yang dirugikan,
tetapi masyarakat dan sistem moneter
Jalan ekonomi kapitalisme modern mungkin “memaksa” jalan politik berdasarkan
libertarianisme. Tetapi tidak ada jaminan bahwa bahwa kapitalisme dapat mengubah
paradigma kolektivisme negara dan otoritarianisme ke arah sebaliknya. Perubahan yang
terjadi di Uni Soviet akan menjadi catatan sejarah sebagai revolusi yang menompang pada
arus global, bukan karena digerakkan oleh suatu ideologi. Dengan kata lain, mungkin
revolusi Gorbachev sebagai pilihan tidak terelakkan dalam menghadapi arus global yang
menyeret negara itu. Masalah di negara sebesar Uni Soviet sudah pasti akan lebih berat
untuk menyangga beban ekonomi komunis yang digerakkan oleh negara.
Sampai saat ini hanya satu Gorbachev dalam sejarah. Sementara pasar bebas
dengan sistem ekonomi kapitalisme banyak dijalankan oleh berbagai rezim militer seperti
yang dikenal di Amerika Latin, tanpa mengambil paradigma humanisme dan jalan
libertarianisme. Birokrasi negara bersikap ortodoks, berusaha menahan dinamika
kapitalisme yang bergerak ke arah humanisme dan libertarianisme. Kekuasaan biasa
dijalankan dengan koersi (coercion), untuk memaksakan kolektivisme negara dan
otoritarianisme. Belajar dari sejarah rezim yang silih-berganti di berbagai negara, jalan
kapitalisme yang diambil biasanya hanya sebagai wahana dalam memperkaya pribadi. Ini
menjadi tema dari setiap peralihan kekuasaan ditandai dengan tuduhan korupsi dan suap
penanam modal terhadap rezim sebelumnya.
Banyak sudah uraian tentang polity dengan kolektivisme negara, otoritaritarianisme
dan komunisme, sekaligus menggambarkan kekuasaan birokrasi negara dan tingkat
keterkendalian masyarakatnya. Tetapi tidak banyak yang mengungkapkan jalan
kapitalisme yang diberlakukan dalam polity semacam ini. Ada catatan sejarah dari
perikehidupan semasa kekuasaan fasis di Jerman, atau berbagai rezim di Amerika Latin.
Dalam keterbatasan ini dapat dipahami kurangnya kepekaan terhadap kekuasaan birokrasi
negara yang hegemonik dalam mengendalikan masyarakat, untuk menjalankan kapitalisme
Berbeda dari polity yang menjalankan komunisme, rezim pendukung kapitalisme di
dalam setting kolektivisme negara dan otoritarianisme, dapat dilihat sebagai faktor bagi
kebebasan masyarakat. Setidaknya kebebasan berserikat dan berpendapat dapat dilihat dari
dua sisi, pertama, kondisi yang diberikan oleh kekuasaan (birokrasi) negara kepada
masyarakat, atau kedua, kondisi yang menjadi prasyarat dalam kehidupan polity (birokrasi
dan masyarakat negara).
Kondisi pertama, yang diberikan kekuasaan bersifat pragmatis, bertolak dari
orientasi teknis dari penyelenggaraan birokrasi negara; atau bahkan bertolak dari
kecenderungan individual jika penyelenggaraan birokrasi adalah perluasan (extended) dari
ranah personal (personal domain) pejabat negara. Kondisi bersifat subyektif ini
sepenuhnya dibaca dari pernyataan, imbauan bahkan dugaan atas itikad dari pejabat
negara. Pernyataan-pernyataan penguasa negara biasa dijadikan acuan untuk batas
kebebasan dan otonomi. Dengan demikian ruang kebebasan dan otonomi ini mengembang
dan mengempis sesuai dengan selera dan kepentingan pragmatis dari penguasa negara.
Kondisi kedua, jika birokrasi dan masyarakat menggunakan acuan nilai yang sama
tentang batas kekuasaan birokrasi di satu pihak dan batas kebebasan masyarakat. Acuan
nilai selalu bersifat normatif, dan berbunyi ideal, seperti dalam konstitusi. Tetapi normatifkonstitusional
masih harus diwujudkan secara empiris, sehingga menjadi nilai sosial.
Setiap keputusan birokrasi negara di satu pihak, dan respon masyarakat di pihak lain,
merupakan penafsiran atas nilai. Proses diharapkan bersifat konsisten, sehingga nilai sosial
dari kebebasan masyarakat dapat semakin terwujud secara empiris sebagai nilai sosial.
Tuntutan untuk kejelasan platform ini terutama datang dari institusi ekonomi.
Institusi yang menjadi tulang punggung kapitalisme, dapat menuntut konsesi yang lebih
jelas dan transparan, sehingga setiap regulasi dapat diarahkan kepada kepastian bagi gerak
institusi bisnis. Jalan kapitalisme memang harus menggunakan platform yang dapat
diterima dalam asas resiprokal (bertimbal balik), baik oleh institusi bisnis maupun institusi
birokrasi negara. Institusi bisnis merupakan suatu ranah (domain) yang bersifat mondial,
dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku antar negara.
Jalan kapitalisme tidak membawa signifikansi yang berarti kepada institusi
masyarakat lainnya. Dengan kata lain, kapitalisme pada dasarnya tidak memerlukan
institusi masyarakat baik politik maupun budaya. Institusi bisnis sebagai pelaku jalan
kapitalisme, cukup memerlukan dukungan institusi birokrasi negara. Institusi politik
masyarakat, seperti partai politik, kelompok penekan (pressure group) untuk masalah
buruh, bahkan sering dianggap faktor yang menganggu bagi jalannya ekonomi kapitalisme.
Karenanya tidak heran sebagai kecenderungan umum kebanyakan pelaku bisnis akan
memilih untuk bergabung dengan partai politik yang didukung oleh atau menguasai
birokrasi negara yang mengambil jalan kapitalisme.
Bagi institusi masyarakat, kecuali institusi ekonomi, perilaku birokrasi negara
bagaikan kotak hitam (black box) yang tidak dapat diketahui secara persis muatannya.
Kotak hitam itu merupakan rentangan antara kolektivisme negara dengan kapitalisme.
Disebut sebagai kotak hitam, sebab tidak dapat sepenuhnya digolongkan sebagai
otoritarianisme. Dalam mendukung kapitalisme, birokrasi negara adakalanya menjalankan
libertarianisme untuk kepentingan pelaku bisnis, atau sebaliknya menjalankan
otoritarianisme dengan menekan pelaku bisnis untuk kepentingan masyarakat. Manuver
dalam menjalankan kapitalisme ini tidak dapat dikenali platformnya, karena sangat
tergantung kepada gaya subyektif dalam menjalankan kekuasaan pejabat birokrasi negara.
Di tarik ke konteks Indonesia, keberadaan institusi masyarakat dapat dilihat sebagai
wahana bagi kegiatan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, disebutkan dalam
pasal 28 UUD 1945. Institusi semacam ini di antaranya adalah partai politik, lembagalembaga
penampung kelompok penekan (organisasi buruh, konsumen, lingkungan hidup),
pers, dan sebagainya. Institusi pers dipinjam namanya untuk menggambarkan kebebasan
dan otonomi institusi masyarakat, dengan sebutan kebebasan pers. Dengan kata lain,
kebebasan pers pada hakekatnya dapat digunakan sebagai ujung tombak untuk
menjelaskan hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Ini
perlu untuk mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak ada secara eksplisit menyebut partai
politik dan institusi sosial lainnya.
Dengan kebebasan pers, yaitu hak masyarakat melalui institusinya menyampaikan
dan memperoleh informasi baik lisan maupun tulisan. Istilah lisan dan tulisan dapat
dijadikan payung bagi seluruh media massa. Karenanya istilah lisan dan tulisan yang
tersurat dalam pasal 28 UUD 1945 hendaknya tidak diartikan harafiah, sehingga segala
teknologi media yang muncul setelah tahun 1945 dianggap tidak dicakup dalam undangundang.
Cara berpikir formalistis atau lugu, sering menjadikan media massa dilihat dari
bentuknya, bukan dari karakter dan fungsinya dalam masyarakat. Katakanlah misalnya
media film, diatur dengan Undang-Undang Perfilman. Sinetron, suatu istilah khas untuk
menyebut film televisi yang dibuat dengan teknologi elektronik, dianggap tidak tercakup
dalam undang-undang ini. Alasannya sederhana, sebab film ini dibuat untuk televisi.
Karenanya dalam melihat dunia media massa, dapat dimulai secara elementer,
bahwa komunikasi massa, kegiatan penggunaan media massa, berlangsung untuk alam
pikiran. Informasi yang disampaikan melalui media massa, pada dasarnya untuk mengisi
dunia alam pikiran khalayaknya. Dari sini fungsi media massa dapat dibedakan melalui
dua tipologi media massa, pertama difungsikan untuk mengubah alam pikiran khalayak,
dan kedua untuk memenuhi motivasi khalayak. Secara sederhana media massa tipe
pertama dilihat nilai gunanya bagi komunikator, sedang yang tipe kedua bernilai guna bagi
komunikan.
Pada sisi lain, orientasi media massa dapat dilihat dari pengutamaan muatan
informasi yang disampaikan kepada khalayak. Untuk itu dapat dibedakan antara media
massa yang berorientasi informasional dengan orientasi hiburan. Orientasi pertama
membawa khalayak ke dunia sosial bersifat obyektif dan empiris, sementara yang yang
kedua membawa ke dunia psikologis bersifat subyektif dan imajinatif.
Dari perbedaan orientasinya inilah pilihan informasi dijalankan. Media massa
berorientasi informasional akan mengutamakan materi informasi bersifat faktual, sedang
yang berorientasi hiburan menitik-beratkan pada materi informasi bersifat fiksional. Media
massa semacam suratkabar harian misalnya, berorientasi informasional, sehingga
mengutamakan materi faktual. Berbeda halnya dengan media siaran televisi (tvbroadcasting)
yang berorientasi hiburan, dengan mengutamakan materi fiksional.
Kecenderungan dominan orientasi media yang berkaitan dengan sifat materi
innformasi menyebabkan antara media dan khalayak terdapat platform hubungan,
merupakan konvensi yang bersifat resiprokal (bertimbal-balik). Artinya hubungan
berdasarkan kesepakatan bahwa pengelola media “menjanjikan” tipe media dan informasi
tertentu sesuai dengan “tuntutan” khalayaknya. Karenanya suatu media yang tidak bertolak
dari “tuntutan” khalayak seperti halnya media yang difungsikan untuk mengubah khalayak,
harus dihadirkan tidak dalam platform resiprokal, melainkan bersifat top-down dan linier.
Ini berlaku untuk media massa dakwah agama, pendidikan, atau perjuangan ideologis
Bertolak dari fungsi dan orientasi media massa ini maka keberadaan media massa
tidak dapat disama-ratakan satu sama lain, mengingat perbedaan pilihan informasi yang
disajikan, dan harapan (expectation) khalayak. Media yang berfungsi untuk mengubah
khalayak, akan berbeda dari yang berfungsi memenuhi motivasi khalayak. Begitu pula
media yang berorientasi informasional akan berlainan peranannya dari media yang
berorientasi menghibur.
Seluruh dasar pemikiran ini bermuara kepada dua perspektif konseptual. Pertama,
melihat media massa dengan perspektif normatif, yaitu peran imperatif media massa atas
dasar norma-norma ideologis, dapat berupa ideologi negara, ekonomi, atau budaya. Sedang
kedua, perspektif sosiologis, yang membawa konsekuensi dalam peran imperatif media
berdasarkan interaksi tuntutan dan pemenuhan. Tuntutan agar media massa mendidik
masyarakat, kendati mengatas-namakan masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai
perspektif sosiologis manakala tidak bertolak dari motivasi otentitik dari khalayak.
Demikianlah keberadaan media massa perlu dikembalikan kepada hakekatnya yang
mendasar. Hakekat media massa bukan pada teknologinya, melainkan pada karakter dan
fungsi sosialnya. Untuk itu dapat dimulai dengan melihat kehidupan pers sebagai institusi
yang tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial yang memberi tempat dan menjamin hak
warga masyarakat untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya, dan dengan sendirinya juga
hak untuk memperoleh pikiran dan pendapat dari pihak lain. Institusi pers merupakan
bagian dari institusi sosial yang lebih luas, berupa kegiatan intelektual dalam masyarakat.
Dengan begitu pers hadir karena masyarakat memang memerlukan dan menyediakan
mekanisme bagi forum alam pikiran dan masalah sosial.
Karakter dan fungsi sosial ini yang menjadi dasar penolakan bagi setiap tindakan
pembredelan oleh birokrasi negara terhadap media pers. Bukan untuk membela wartawan
yang menganggur, walaupun hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
dijamin UUD 1945 (pasal 27 ayat 2), itu masalah lain. Tetapi dalam kaitan dengan hak
masyarakat untuk berada dalam forum/ajang diskusi bagi alam pikirannya. Ruang
semacam ini, sebagai landasan bagi kebebasan pers, bukan hanya hak pengelola pers,
tetapi lebih penting adalah sebagai hak masyarakat. Tetapi selain itu, sering pers dilihat
sebagai suatu institusi yang memiliki peranan strategis dalam masyarakat. Dalam
peranannya ini pers dituntut untuk menjalankan fungsi sosial melalui informasi yang
disampaikannya kepada masyarakat. Fungsi dan peranan pers hanya akan berlangsung
melalui efek informasi ini dalam dunia alam pikiran anggota masyarakat. Sejauh mana
efek yang bersifat individual signifikan terhadap perubahan masyarakat, hanya dapat
ditunggu sampai timbul tindakan-tindakan yang berpola dalam masyarakat. Inilah fungsi
pendidikan media pers, sehingga media pers dianggap serupa halnya dengan institusi
pendidikan lainnya dalam masyarakat.
Landasan semacam ini kiranya melahirkan institusi pers yang difungsikan sebagai
alat perjuangan. Sebagai alat perjuangan pada masa kolonial, keberadaan pers nasional
dimaksudkan memberi pendidikan kepada khalayak pembacanya agar memiliki kesadaran
nasional. Dari sini diharapkan akan terbentuk suatu masyarakat yang menggunakan
paradigma baru, dengan orientasi nasional vis-a-vis dengan sistem kolonial.
Tetapi sejauh mana pers nasional pada masa kolonial itu membentuk kesadaran
nasional pada masyarakat Hindia Belanda, agaknya hanya akan menjadi kesimpulan
spekulatif. Sulit untuk menunjukkan mana yang lebih memberikan kontribusi, apakah
media pers nasional ataukah rapat-rapat umum yang diadakan oleh tokoh-tokoh perjuangan
yang memiliki kekuatan rhetoris. Hubungan pimpinan perjuangan dengan massa pada
dasarnya terbangun melalui media sosial, bukan melalui media pers. Keterbatasan oplah
ditambah jumlah khalayak yang melek huruf yang terbatas, boleh dicatat sebagai faktor
betapa pers nasional hanya menjadi bacaan sekelompok elit di kota-kota. Jangankan di
masa Hindia Belanda, pada masa Orde Baru yang relatif telah mengentaskan banyak
penduduk sehingga bebas buta huruf, keberadaan media pers untuk tujuan mendidik seperti
koran masuk desa, harus diimbangi dengan forum media seperti kelompok pembaca.

(III)

Keberadaan pers di Indonesia sering dibicarakan secara normatif. Artinya pers
Indonesia harus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pers Pancasila, sesuai dengan
tuntutan normatif pihak lain. Berkaitan dengan pers Pancasila, tuntutan normatif itu pada
dasarnya bersifat politis, yaitu birokrasi kekuasaan negara yang menggariskan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh institusi pers
Tuntutan normatif ini terjadi dalam sistem berdasarkan korporatisme negara yang
menjadikan setiap institusi kemasyarakatan tidak boleh memiliki otonomi. Institusi pers,
sebagaimana institusi sosial lainnya seperti asosiasi profesi, partai politik, bahkan lembaga
keagamaan dan ekonomi, terkooptasi oleh birokrasi negara, dan hanya boleh menjalankan
fungsi imperatif yang berasal dari birokrasi negara
Dalam negara korporatis, keberhasilan aparat birokrasi dilihat seberapa luas
institusi sosial yang berada di bawah kendalinya. Tetapi upaya untuk mengkooptasi
institusi kemsyarakatan ini biasanya sulit dijalankan terhadap institusi ekonomi, terutama
dalam era global sekarang. Institusi ekonomi yang memiliki jaringan global pada dasarnya
tidak terikat kepada satu negara, karenanya kekuasaan birokrasi negara tertentu, sulit untuk
mengkooptasinya.
Institusi pers berwajah ganda, yaitu sisi politik dan ekonomi. Sebagai institusi
politik, informasi pers dinilai dalam ukuran normatif secara politis. Untuk mewujudkan
fungsi dan peranannya semacam ini, negara menciptakan regulasi, mulai dari ijin terbit
atau usaha penerbitan, sampai haatzaai artikelen.
Sebagai institusi ekonomi, pers dapat menjalankan fungsi dan peranannya
sepenuhnya menggunakan norma ekonomi. Dengan formula industri, yaitu informasi
sebagai produk yang dipasarkan sesuai dengan kecenderungan sosiografis dan psikografis
dari konsumen. Massa dilihat sebagai konsumen, karenanya keberadaan media bertolak
dari azas komodifikasi pers.
Di antara kedua fungsi politik dan ekonomi yang bersifat imperatif, sering pula
institusi pers dituntut sebagai institusi budaya. Sebagaimana institusi budaya lainnya,
seperti lembaga agama dan sekolah, pers dituntut untuk juga mendidik masyarakat,
membangun budi pekerti dan sebagainya. Fungsi imperatif semacam ini hanya bersifat
moral, sangat berbeda kekuatannya dibanding dengan fungsi imperatif politis dan
ekonomis yang bersifat empiris. Tidak ada konsekuensi apapun jika pers tidak memenuhi
tuntutan ini, berbeda dengan tekanan imperatif politik (ijin terbit dicabut, wartawan
dikenai haatzaai artikelen), atau tekanan ekonomi (koran tidak laku).
Demikianlah, dalam melihat keberadaan pers Pancasila agaknya lebih tepat
menumpukan perhatian kepada faktor-faktor imperatif yang melingkupinya. Tidak
mungkin bertolak dari nilai normatif yang hanya dijalankan oleh institusi pers sendiri.
Dengan kata lain, pers Pancasila hanya bisa dilihat dari inter-relasi pers dengan institusi
lain, sebab format institusi pers pada dasarnya dibangun oleh faktor-faktor imperatif dari
institusi lain.
Tuntutan terhadap fungsi pers untuk mengubah dan mendidik masyarakat ini pada
dasarnya bertolak dari asumsi tentang daya pengaruh informasi media. Kepercayaan ini
sekaligus menjadi ancaman bagi media pers, menyebabkan setiap penguasa negara
berusaha mengendalikan media pers. Ini dapat dilihat pada masa lalu di Indonesia, pada
awal abad 20. Setelah redanya penentangan fisik melalui pemberontakan kalangan
bangsawan (raja-raja di luar Jawa, Pangeran-pangeran di Jawa) dan petani, pemerintah
Hindia Belanda menghadapi penentangan secara intelektual. Sebagai hasil samping politik
etis, bertumbuh kalangan pribumi terdidik secara modern di Hindia Belanda.
Karenanya pada abad 20, gerakan penentangan umumnya dilakukan oleh kalangan
intelektual modern, dan format gerakannya dengan sendirinya menggunakan perangkat
modern, seperti partai politik dan pers. Tekanan penguasa kolonial berbeda pula
formatnya, tidak lagi bertumpu kepada marsose, tetapi melalui pengendalian polisional
sipil. Disini sangat berperan polisi yang menjalankan fungsi intel politik.
Pada puncak tekanan penjajahan di abad 20, birokrasi negara menjalankan
ketentuan-ketentuan hukum yang semakin keras dan telanjang, bahkan ahli hukum Belanda
sendiri tidak dapat menerimanya. Di antaranya adalah kekuasaan Gubernur Jenderal untuk
menggunakan hak eksorbitan (exorbitante recht), dan pelarangan
terbit koran atau yang populer disebut sebagai Persbreidel Ordonnantie. Kedua
kewenangan yang bersifat preventif ini banyak mengambil korban para pejuang nasional
yang dibuang ke Digul dan daerah-daerah lain, serta koran-koran yang berhenti terbit.
Selain itu tindakan represif juga dijalankan pula dengan menerapkan ketentuan
yang terdapat dalam Hukum Pidana terutama pasal-pasal yang biasa disebut haatzaai
artikelen yang disebut sebagai pasal-pasal “karet”, karena sangat longgar dalam
penginterpretasiannya. Pembuktian hukum untuk pasal pidana ini tidak melalui pengujian
materiel atas perbuatan pelaku maupun efek empirisnya, tetapi melalui ucapan atau tulisan
yang diinterpretasikan secara semantis oleh penuntut yang mewakili kekuasaan negara.
Penginterpretasian atas dasar kekuasaan negara ini terus-menerus berhadapan dengan
upaya membangun otonomi lembaga peradilan di Hindia Belanda.
Ketentuan haatzaai artikelen sebagai produk hukum kolonial, tidak terdapat dalam
hukum pidana Belanda yang menjadi acuan dari hukum pidana Hindia Belanda. Haaatzaai
artikelen masih dipertahankan dalam hukum pidana RI. Kendati sudah merdeka, masih
menggunakan ketentuan kolonial, karenanya kehidupan pers di Indonesia masih berada
dalam setting hukum kolonial.
Penerapan hukum ini terhadap penyampaian informasi, dapat dijadikan indikator
sejauh mana kehidupan pers berhadapan dengan penguasa negara. Dengan mencatat
penerapan hukum ini terhadap wartawan/pers khususnya dan intelektual umumnya, dapat
dilihat karakteristik dari format kehidupan pers dan kebebasan menyatakan pendapat,
misalnya dengan membandingkan secara empiris frekuensi pada masa Hindia Belanda,
masa perang kemerdekaan, masa liberal, masa Orde Lama, dan era Orde Baru sekarang.
Catatan sejarah tentang tekanan penguasa negara terhadap wartawan dan
intelektual, menggambarkan perjalanan institusi pers dan forum intelektual di Indonesia.
Pada masa belakangan ini penerapan haatzaai artikelen menunjukkan frekuensi lebih
tinggi dibandingkan dengan era sebelumnya. Karenanya sulit membayangkan bahwa pers
Pancasila itu semakin menemukan formatnya, yaitu ruang bagi kebebasan dan otonomi
yang lebih pasti dan terjamin bagi masyarakat dalam menyatakan pendapat.
Demikianlah sosok Pers Nasional sekarang dapat dilihat melalui pandangan
kesejarahan, yaitu sebagai lanjutan dari Pers Nasional pada masa kolonial. Jika setting
kolonial dipakai untuk membicarakan kehidupan pers, setidaknya dapat dibedakan 3 tipe,
yaitu pers kolonial sebagai pendukung establisme politik, pers komersial yang umumnya
dikelola oleh kelompok Cina, dan pers perjuangan yang diterbitkan sebagai bagian
Pergerakan Nasional. Pers perjuangan inilah yang disebut sebagai Pers Nasional. Etos
kehadirannya dapat dibedakan secara tajam dengan kedua tipe pers lainnya. Pada pers
perjuangan, dengan sendirinya jurnalisme menjadi primadona. Media dimulai dengan
sejumlah personel jurnalistik yang kebanyakan mengusahakan sendiri biaya penerbitan.
Posisi semacam ini tidak akan ditemukan lagi pada pers sekarang.
Dengan demikian saat ini tidak mungkin membuat taksanomi tipe pers atas dasar
perbedaan etos kehadirannya. Semua pers yang terbit di Indonesia disebut Pers Nasional,
baik pers yang lingkup informasi dan jaringan distribusinya nasional maupun lokal,
ataupun isinya sekadar paha dan dada perempuan dan kode atau ramalan nomor buntut.
Pada saat calon pengelola media pers mengurus SIUPP, seluruh prosedur yang dijalankan
oleh pemerintah tentulah untuk menyaring agar hanya penerbitan pers yang bertolak dari
etos Pancasila diberi lisensi terbit yang sangat berharga itu. Pastilah lewat SIUPP,
pemerintah berniat membangun pers nasional yang sehat dan bertanggung-jawab sosial,
bukan sekadar pers yang menjadikan paha dan dada wanita dan impian ramalan buntut
sebagai komoditi.
Dalam perkembangannya, Pers Nasional bergerak ke arah penerbitan yang bersifat
industrial. Ini ditandai dengan sifatnya yang padat modal dan kemajuan perangkat keras
serta pola manajemen yang semakin canggih. Di tambah lagi dengan sifat pengusahaan
yang padat modal, sosok pers sekarang sangat berbeda dibanding dengan Pers Nasional
pada masa Pergerakan Nasional. Karenanya mungkin kurang tepat men”tracee”,
menelusuri jejak pers sekarang dengan Pers Nasional tempo “doeloe” di jaman pergerakan.
Pers Nasional sekarang dan masa depan, boleh saja dipertalikan dengan etos pers
perjuangan. Tetapi mungkin perlu disadari bahwa etos yang menggerakkan jurnalisme saat
itu sehingga memunculkan format pers perjuangan, kalau mau dijalankan sekarang, boleh
jadi akan melahirkan format yang sangat berbeda. Etos bisa dirumuskan sebagai idealisasi
kehidupan, dan idealisasi bisa berbeda dengan dinamika realitas empiris. Banyak variabel
yang perlu diperhitungkan dalam proses idealisasi ke realitas empiris.
Pertama-tama yang perlu diingat adalah motivasi kemunculan pers perjuangan,
yaitu ide politik. Dengan demikian pers merupakan bagian institusi politik. Pers adalah
bagian organik dari suatu dinamika sosial yang menjadi institusi bersifat opponent di
dalam struktur sosial saat itu. Dengan motivasi politik yang bersifat opponent, sudah
barang tentu posisi dari pengelola dalam membangun etos jurnalismenya akan bersifat
khas. Dengan menempatkan pers sebagai alat politik dengan sendirinya membawa
konsekuensi terhadap keberadaan para jurnalisnya, yaitu dengan melihatnya sebagai
aktivis politik, atau sebaliknya, aktivis politik menjalankan kegiatan jurnalistik. Artinya
jurnalis dan aktivis politik merupakan 2 sisi dari mata koin. Pers partisan menjadikan
wartawan sebagai pejuang, sehingga fasilitas kehidupan yang terbatas pun dianggap wajar.
Dengan etos pers perjuangan itu, kendati sarjana misalnya, tetapi dengan posisi sebagai
pejuang, kehidupan materilnya berbeda dengan yang bekerja sebagai ambtenaar
pemerintah Hindia Belanda dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Apakah etos
semacam itu masih mau dihidup-hidupkan sekarang?

Ketika kalangan pers nasional mendirikan organisasi profesi kewartawanan tidak
berapa lama setelah Indonesia merdeka, upaya menegakkan profesi ditandai dengan
dirumuskannya kode profesi. Dilihat dari isinya, banyak kemiripannya dengan kode etik
jurnalistik (Cannon of Journalism) di Amerika Serikat. Meskipun kode etik ini tidak
selaras dengan pola jurnalisme yang dijalankan oleh pers nasional pada masa awal
republik. Azas “fair” dan obyektif misalnya, bagaimana bisa dijalankan dalam menghadapi
tentara pendudukan Belanda? Sebagai ilustrasi, untuk menulis Belanda saja misalnya,
harus dengan b kecil, belanda. Jurnalisme emosional ini tentulah belum memerlukan kode
etik yang mengadaptasi kode profesi jurnalime Barat. Walaupun ketika itu kita
diuntungkan oleh kode jurnalisme yang berimbang dan obyektif dari pers Barat, sehingga
realitas perjuangan nasional bisa bergaung ke dunia internasional. Kalau mau jujur, pers
perjuangan yang sering disebut-sebut itu sebenarnya jurnalisme pamflet politik. Tentunya
tidak akan ada yang mengambil posisi seperti itu dalam sistem nasional sekarang.
Meneruskan etos perjuangan semacam itu secara mentah sekarang, mungkin dapat
dilakukan dengan menghadirkan jurnalisme pamflet pembangunan. Umumnya tindakan
pejabat birokrasi dianggap identik sebagai kegiatan pembangunan.
Media cetak yang lebih banyak merefer informasi pers dari pejabat birokrasi bukan
dari realitas sosial yang berasal dari kehidupan masyarakat, akan menghasilkan jurnalisme
pamflet pembangunan juga. Ini identik dengan pers perjuangan yang menjadikan isi pokok
media berupa gagasan-gagasan yang diceramahkan atau dipidatokan oleh tokoh-tokoh
pergerakan nasional.
Kendati isi pers perjuangan merupakan pamflet politik, setidaknya ada juga
dukungan khalayak pembaca. Dukungan ini bersifat emosional, datang dari masyarakat
yang memiliki kesamaan ide dengan pengelola media. Memang tidak bisa meraih sukses
komersial sebagaimana pers golongan Cina, sehingga pengelola pers perjuangan sering
mengalami kebangkrutan. Jumlah pelanggan terbatas, sesuai dengan kemampuan ekonomi
kelompok pribumi, dan lebih terbatas lagi yang berani secara terang-terangan bersimpati
kepada gerakan nasional. Berlangganan pers perjuangan menjadi indikator bagi dukungan
terhadap perjuangan nasional yang opponent terhadap pihak yang berkuasa. Dengan jatuh
bangun, pers perjuangan tetap dihidupi oleh sejumlah kecil khalayak pembaca yang setia.
Menerapkan pola pers perjuangan di masa sekarang, berarti bunuh diri. Semangat
opponent dalam sistem nasional RI, sangat tidak relevan. Bukan hanya ancaman
pembatalan SIUPP yang akan dihadapi, tetapi yang mendasar adalah tidak mungkin
diperoleh basis dukungan khalayak media. Nasibnya bisa sama halnya dengan media
pamflet pembangunan, dengan gampang diabaikan jika khalayak memiliki alternatif
media. Kita tidak bisa lagi mengharapkan loyalitas bersifat emosional terhadap media
dalam suasana normal. Motivasi terhadap informasi media bersifat otonom, sepenuhnya
ditentukan secara individual oleh khalayak
Dengan demikian institusi pers sebagai wahana bagi masyarakat dalam
menyampaikan dan memperoleh informasi sekarang perlu dilihat sebagai bagian dari
hukum penawaran dan permintaan, bukan sebagai praksis dari suatu ideologi. Sebagai
institusi yang berada di dua ranah, ranah ekonomi dan ranah politik, pers harus hadir
berlandasrkan hukum-hukum ekonomi. Sementara dalam ranah politik, bukan dari peran
politik yang dapat dijalankannya, tetapi dalam posisinya menghadapi birokrasi negara.
Kendati menjalankan hukum-hukum ekonomi dalam kehadirannya, kelangsungan
hidupnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh masrakat konsumennya. Keberadaan media
pers di Indonesia pada dasarnya tidak lebih ditentukan hubungan antara birokrasi negara,
melalui lisensi terbit yang dikeluarkan birokrasi negara untuk terbitnya pers. Lisensi ini
dapat bernama ijin usaha atau ijin terbit. Prinsipnya adalah hak masyarakat untuk
menerbitkan pers ditentukan oleh pejabat birokrasi atau tata usaha negara.
Dalam menyikapi kedua macam lisensi ini dapat dilihat perbedaan antara Surat Ijin
Usaha Pnerbitan Pers (SIUPP) dengan Surat Ijin Terbit (SIT). SIT sepenuhnya bersifat
politis, sebagai perangkat pengendalian kekuasaan negara terhadap media pers, melalui
muatan/isi jurnalistik dari suatu media pers. Belum pernah pencabutan SIT diberlakukan
berdasarkan pelanggaran dari muatan iklan komersial (commercial ads), atau pelanggaraan
keperusahaan. Dari sejarahnya dapat disimpulkan bahwa ukuran yang digunakan adalah
penilaian terhadap isi keredaksian berupa karya jurnalistik
Sedangkan SIUPP bertolak dari ketentuan yang mengatur perusahaan. Ciri
terpenting dalam persyaratan untuk mendapatkan SIUPP dititik-beratkan kepada aspek
perusahaan, termasuk yang paling menentukan adalah permodalan. Tetapi dalam
prakteknya selama diberlakukan ketentuan SIUPP, penilaian terhadap pers tidak terhadap
aspek perusahaan. Belum pernah ada pencabutan/pembatalan SIUPP akibat pelanggaraan
yang bersifat keperusahaan. Pembatalan SIUPP selama ini bertolak dari isi pers berupa
karya jurnalistik. Dengan demikian dalam prakteknya tidak ada perbedaan antara SIT
dengan SIUPP.
Penerapan SIUPP selama ini dapat disebutkan sebagai manipulasi undang-undang.
Di satu sisi undang-undang pers (UU no 21 tahun 1982) menggariskan pengaturan
perusahaan pers, begitu pula Peraturan Menteri Penerangan (no 01/PER/MENPEN/1984).
Pembatalan SIUPP yang dilakukan bertolak dari muatan pers terdapat dalam peraturan
menteri dimaksud, dengan ketentuan yang dapat diinterpretasikan dengan sangat longgar
karena menyebutkan: …tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang
bebas dan bertanggungjawab (pasal 33 ayat h.). Rumusan semacam ini manakala dijadikan
kriteria delik pers, sangat besar kemungkinan untuk bersifat subyektif dan sewenangwenang.
Suatu delik harus bersifat empiris, dan dapat diuji melalui indikator yang diakui
validitasnya secara luas dan terbuka
Sampai saat ini perangkat SIUPP dijadikan instrumen bagi aparat kekuasaan negara
di Departemen Penerangan untuk menguasai penerbitan pers swasta. Dalih ini sering
disebut sebagai pembinaan oleh pemerintah terhadap pers. Untuk kita perlu melihat lebih
dulu, bagaimana pemerintah mengidealisasikan fungsi dan peranan pers. Standar ideal dari
fungsi dan peranan pers tentunya tidak berdasarkan ucapan, tetapi dari kenyataan empiris
keberadaan media pers.

Penutup

Dalam membicarakan kebebasan pers dan pengembangan demokrasi, jika
dimaksudkan sebagai suatu kalkulasi dari apa yang telah dicapai dalam pembangunan
sosial, pada hakekatnya berusaha melihat sejauh mana kemandirian (kebebasan dan
otonomi) berbagai institusi sosial yang memungkinkan masyarakat menggunakan haknya
dalam ajang diskusi dan pertukaran pendapat. Dalam kaitan dengan demokrasi, dari satu
pihak dapat dibicarakan peranan media pers sebagai faktor dalam membangun tatanan
demokrasi. Tetapi sebaliknya dapat pula dilihat bahwa derajat kemandirian institusi pers
sebagai indikator dari tatanan demokrasi.
Wahana bagi hak masyarakat tidak hanya melalui media pers. Kalaupun perhatian
ditumpukan kepada institusi pers, sebagai salah satu dari institusi masyarakat, dapat dicatat
bahwa penggunaan lisensi perijinan sebagai alat kekuasaan birokrasi negara, menunjukkan
tidak nampak perubahan berarti dalam proses pembangunan sosial untuk kehidupan
demokratis.

Sumber : http://ashadisiregar.files.wordpress.com

Komentar ditutup.